Para anggota dewan itu mempertanyakan kasus
RS Sumber Waras.
Haji Lulung (VIVA.co.id/Syaefullah)
Jakarta, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham
Lunggana mengatakan, sebanyak 50 orang anggota DPRD DKI akan menyambangi kantor
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta
Selatan, Rabu besok, 17 Februari 2016.
Para anggota dewan akan menanyakan kelanjutan
penyelidikan KPK terhadap kasus dugaan korupsi dalam pembelian sebagian lahan
Rumah Sakit (RS) Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI. Kasus itu
diperkirakan merugikan keuangan daerah sebesar Rp191,334 miliar.
"(Sejumlah) 50 orang anggota dewan akan
ke sana. Ingin tanya (perkembangan penyelidikan) sudah sampai di mana? Apa
benar kasusnya sudah basi?" ujar Lulung, sapaan Abraham Lunggana, di
Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa 16 Februari 2016.
Seharusnya, menurut Lulung, KPK yang
menindaklanjuti audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, bisa
segera menyematkan status tersangka kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja
Purnama.
Lulung yang merupakan politisi dari Partai
Persatuan Pembangunan (PPP) mengemukakan, Ahok, sapaan akrab Basuki, diduga
merupakan otak di balik kasus dugaan korupsi itu.
"Saya ingin dia (Ahok) cepat-cepat
ditahan. Orang sudah cukup buktinya," ujar Lulung.
Dugaan korupsi pembelian sebagian lahan RS
Sumber Waras oleh DKI diselidiki KPK usai seorang warga Amir Hamzah melaporkan
kasus itu pada 20 Agustus 2015.
Dugaan korupsi itu pertama kali mengemuka
dari hasil audit BPK terhadap laporan keuangan DKI tahun 2014. Harga beli yang
dibayarkan dianggap terlalu tinggi. Pembelian juga dinilai menempuh prosedur
yang salah.
Terkait audit investigasi BPK itu, Ahok telah
diperiksa pada Senin lalu, 23 November 2015. KPK meminta bantuan BPK melakukan
investigasi untuk menegaskan terjadi kasus korupsi. (asp) Lis Yuliawati, Fajar
Ginanjar Mukti
SUMBER:
VIVA.co.id
