Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham
Lunggana alias Haji Lulung turut mendatangi Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis
(4/2/2016). Kehadirannya untuk melihat langsung Ahok bersaksi di kasus dugaan
korupsi pengadaan UPS. (Liputan6.com/Yoppy Renato)
Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta
Abraham Lunggana atau Haji Lulung menilai gencarnya wacana
pembongkaran kawasan prostitusi Kalijodo sebagai pengalihan isu dugaan korupsi
pembelian lahan RS Sumber Waras, Jakarta Barat. Kasus tersebut melibatkan
sejumlah pejabat di Pemprov DKI.
"Kalijodo pengalihan isu (RS) Sumber
Waras. Karena kok media serentak memberitakan, Sumber Waras hilang. Ada apa
dengan Kalijodo? Ini pengalihan isu," ujar Lulung di gedung DPRD DKI
Jakarta, Selasa (12/2/2016).
Lulung bahkan menginginkan Gubernur DKI
Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok segera ditetapkan menjadi tersangka
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ahok dituding telah menyalahgunakan
pembelian lahan RS Sumber Waras.
Pembelian RS Sumber Waras ini terindikasi
merugikan negara mencapai Rp 191 miliar dalam APBD Perubahan DKI Jakarta tahun
2014.
"Saya sih ingin cepat-cepat dia (Ahok)
ditahan gitu, orang udah cukup buktinya," jelasLulung.
Dukung Penggusuran Kalijodo
Terkait penggusuran Kalijodo, Politisi PPP
ini mengaku setuju dengan rencana Pemprov DKI yang ingin membersihkan kawasan
prostitusi itu. Namun Lulung berharap penertiban dilakukan secara persuasif
tanpa kekerasan.
"Saya tegaskan Haji Lulung ngomong
sepakat dengan penertiban, tapi konsepnya penataan. Tapi harus didahulukan
komunikasi, jangan pakai kekerasan. Jangan didahulukan kirim TNI dan
Polri," ucap Lulung.
Menurut Lulung, apabila dalam penertiban
kembali menimbulkan gesekan antara warga Kalijodo dengan aparat, maka Ahok
dianggap sengaja membuat jarak antara rakyat dengan aparat keamanan.
"Kalau itu terjadi, Ahok selalu membuat
opini agar membuat jarak TNI-Polri terhadap masyarakat, ini bahaya," ucap
dia.
Lulung menganjurkan, apabila Ahok tidak
berani melakukan komunikasi dengan mendatangi warga Kalijodo, sebaiknya mereka
diundang. Dialog sebaiknya juga melibatkan muspida di DKI, yakni Pangdam Jaya
dan Kapolda Metro Jaya.
"Gunakan Muspida tingkat 1, adakan coffe
morning. Ahok harus berani mendengarkan masyarakat sendiri. Kalau dia khawatir
(ke Kalijodo), ada Muspida, punya tempat, undang masyarakat," pungkas
Lulung. By Nafiysul Qodar
SUMBER: Liputan6.com,
