Jakarta Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyatakan, lowongan Pegawai
Negeri Sipil (PNS) terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan pemenuhan
kriteria dan syarat tertentu. Proses rekrutmen PNS saat ini dijamin transparan,
tanpa unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi
mengungkapkan, pemerintah masih memberlakukan moratorium CPNS terbatas, kecuali
pada bidang-bidang tertentu agar Indonesia memiliki PNS berkualitas,
berintegritas, berpengetahuan luas, dan profesional.
"Perekrutan CPNS tetap dibuka dengan
jumlah terbatas dan semakin selektif melalui proses rekrutmen yang
bersih," kata Yuddy.
"Jadi proses rekrutmen CPNS dijamin
tidak ada lagi KKN, bayar membayar (uang), tidak mungkin lagi ada intervensi
karena semua tes dilakukan secara transparan dengan pengawasan berlapis
menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT)," kata Yuddy di Jakarta,
Jumat (27/5/2016).
Menurutnya, apabila peserta diminta untuk
menyetor sejumlah uang sebagai syarat penerimaan CPNS, itu dinamakan sebagai
sebuah penipuan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan telah menangkap
bupati yang menerima uang Rp 50 juta dari setiap peserta dalam rangka rekrutmen
CPNS.
"Kalau CPNS suruh bayar, itu penipuan.
Tinggal tangkap saja. Bagaimana Bupati bisa masukkan CPNS, kan yang tanda
tangan saya. Yang keluarkan administrasinya BKN dengan tanda tangan saya. Jadi
kalau ada pegawai fiktif atau dimintai bayaran, saya yang salah dan yang
harusnya dipenjara," tegas Yuddy.
Dia menambahkan, pemerintah daerah, gubernur,
bupati tidak memiliki kewenangan merekrut satu pun CPNS, termasuk deputi bahkan
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kewenangan hanya ada di tangan Menteri
PANRB.
"Jadi jangan khawatir, kalau mau masuk
PNS tidak perlu jadi anaknya Menteri. Semua bisa kok karena tidak bisa lagi
orang mau masuk PNS pakai bayar, karena sudah pakai sistem CAT,"
kata Yuddy.( By Fiki Ariyanti)
SUMBER: Liputan6.com
