TRIBUNNEWS/HERUDIN
Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu
memberikan pengarahan kepada peserta calon pembina bela negara, di Badiklat
Kemhan, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2015). Menhan membuka kegiatan pembentukan
kader pembina bela negara di 45 kabupaten/kota di Seluruh Indonesia, yang
diikuti 4500 kader. TRIBUNNEWS/HERUDIN
JAKARTA - Wakil Ketua DPD, Komjen Pol (Purn)
Faroek Muhammad menilai program bela negara yang diprakarsai Kemenhan kecil
kemungkinannya untuk mengantisipasi potensi perang di Laut Cina Selatan.
Walaupun belakangan ini ekskalasi perairan di
Laut Cina Selatan meningkat pasca Tiongkok mengklaim Pulau Natuna sebagai
bagian dari wilayah negaranya.
"Saya rasa bukan itu. Secara awam kita
melihat kemungkinan terjadi perang di Laut Cina Selatan itu terlalu
prematur," kata Faroek usai diskusi di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta
Pusat, Minggu (1/11/2015).
Program bela negara justru dilihatnya tidak
disiapkan mengantisipasi pecahnya perang di Laut Cina Selatan. Meski sejumlah
negara, selain Indonesia juga telah mengirim armada militernya ke perairan
Natuna.
Lagi pula, kata Faroek klaim Tiongkok atas
Natuna tidak mungkin diselesaikan dengan mengangkat senjata. Dia meyakini
penyelesaian itu akan dilakukan melalui jalur diplomasi.
Bagi Faroek, program bela negara ini
cenderung karena perilaku terhadap warga negara, khususnya pemuda, agar tak
lupa mereka wajib mencintai negaranya.
Sehingga, nanti diharapkan ke depan para
pemuda dengan sikap cinta tanah air dapat membangun bangsa Indonesia.
"Bukan mustahil juga ada pejabat yang
menunjukkan tidak cinta tanah air. Dan kadang-kadang kita lupa kalau kita
punya negara. Mungkin bela negara lebih cenderung ke hal-hal semacam itu,"
kata Faroek.
SUMBER: TRIBUNNEWS.COM
