Tribun Bali/Rizal Fanany
Ilustrasi Guru - Sejumlah
peserta mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) online di SMA Saraswati, Denpasar,
Senin (9/11/2015)
BADUNG – Penjabat Bupati
Badung, Nyoman Harry yuda Saka berencana untuk meningkatkan kesejahteraan gaji
guru honorer.
Saat ini, pihaknya sedang
melakukan pendataan jumlah guru honorer yang dibutuhkan di Kabupaten Badung.
Rencananya, para guru
honorer ini akan mendapatkan gaji Rp 50 ribu per jam mengajarnya.
"Sudah kami pikirkan
hal ini. Namun, kami masih mencari regulasinya. Biar ke depan tidak menjadi
permasalahan hukum," ujarnya.
Pada Sidang Paripurna
Penyampaian Pandangan Umum DPRD Badung terhadap RAPBD 2016, Rabu kemarin, DPRD
juga mendesak agar pemerintah memperhatikan nasib para guru honorer ini.
Juru bicara Fraksi PDIP,
Made Ponda Wirawan mengungkapkan, rasa keprihatinan Fraksi PDIP terhadap sosok
yang selama ini dikenal sebagai abdi masyarakat.
Bagaimana tidak, dengan
tugas yang begitu mulia, mencetak generasi Badung agar kelak bisa orang yang
memajukan kabupaten Badung, dibayar sangat rendah dari UMK.
Bahkan, bila dipersentase
tidak sampai satu persen dari UMK Badung Rp 1.905.000.
"Honor untuk para guru
atau honor guru komite atau sebutan lainnya abdi masyarakat, dan senantiasa
kita sebut pahlawan tanpa tanda jasa, sering mengeluh karena pendapatan mereka
sangat kecil bahwa lebih rendah dari buruh menaikkan pasir ke atas truk,"
ujarnya.
Wirawan berharap, paling
tidak para guru honorer ini mendapatkan gaji minimal sama dengan UKM Badung.
"Baik guru honorer yang
mengajar di sekolah negeri maupun swasta," ucapnya.
Juru bicara Fraksi Golkar, I
Nyoman Karyana mengatakan, selama ini Pemda Badung mampu mengalokasikan belanja
dana pendidikan sebesar 24,19 persen dari belanja daerah tahun 2016 senilai Rp
3,6 Triliun.
Namun meminta agar belanja
daerah tersebut dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan anak-anak di
Badung.
Satu caranya adalah
memberikan nafkah yang layak bagi guru honorer.
SUMBER: TRIBUNLAMPUNG.CO.ID
