JAKARTA - Ketegasan presiden
merupakan kunci dalam menengahi konflik Polri dan KPK. Namun sayang, Presiden
Jokowi hanya mengeluarkan pernyataan yang menyarankan kedua institusi penegak
hukum tersebut untuk bersinergi.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa
Muhammadiyah (DPP IMM) Beni Pramula menilai pernyataan Jokowi itu tidak
mencerminkan sikap seorang kepala negara. Pasalnya, tidak ada solusi konkret
yang tawarkan dalam statemen mantan gubernur DKI Jakarta itu.
"Tidak ada solusi konkret dan penjelasan
eksplisit yang ditawarkan dari pernyataan Presiden Jokowi. Ini jelas tidak
mencerminkan pernyataan seorang kepala negara,” ujar Beni kepada RM Online,
Sabtu (24/1).
Beni menilai penetapan tersangka dan penangkapan
yang dilakukan oleh Kabareskrim terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto
merupakan bentuk upaya pelemahan dan balas dendam Kepolisian terhadap KPK. Ini
mengingat KPK sebelumnya menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka
kasus korupsi, tepat sehari sebelum menjalani uji kelayakan calon Kapolri di
Komisi III DPR RI.
"Kedua lembaga negara tersebut memang
memiliki kewenangan penegakan hukum di ranahnya masing-masing, tapi sulit kalau
untuk dikatakan tidak ada motif politik di dalamnya. Saya masih berpendapat ini
bagian dari pelemahan KPK. Tepatnya mengkriminalisasi KPK,"sambungnya.
Lebih lanjut, Beni meminta Presiden Jokowi untuk
mundur. Kata dia, pemerintahan Jokowi penuh dengan tipu-tipu dan intrik politik
yang tidak sehat. Mantan walikota Solo itu, sambung Beni, selama ini hanya
sekadar pencitraan tanpa menyentuh substansi penyelesaian masalah negeri.
"Jokowi mundur saja, tidak kompeten dalam
urus negara. Rezim ini harus segera diakhiri," tandasnya dengan nada
tinggi. (ian/rmo/jpnn)
