BuanaPost.Com, Jakarta “Humas adalah
komunikator publik,” kata-kata itulah yang selalu diingatnya. Menjadi
penjembatan antara masyarakat dan pemerintah ternyata tidak mudah. Bukan
berarti menyerah, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) Dodi Riatmadji justru tak ingin kalah dengan public relation
perusahaan swasta.
Tantangan terberat kehumasan instansi
pemerintah sekarang adalah media sosial. Pengaruh dunia nirkabel ini sangat
besar dalam membentuk opini masyarakat. Jika tak diimbangi dengan pranata humas
yang memumpuni, maka arah informasi justru akan dikuasai media massa.
Dalam acara Temu Badan Kordinasi Humas
(Bakohumas) di Surabaya 17 – 18 November kemarin Menteri Komunikasi dan
Informatika (Menkominfo) mempercayakan posisi Ketua Bidang Antarlembaga dan
Advokasi Bakohumas kepada eselon 2 Kemendagri tersebut. Sekarang seperti apa
upaya Dodi membangun kehumasan pemerintah? Berikut wawancaranya.
Apa hasil dari Temu Bakohumas kemarin?
Acara kemarin berlangsung di Surabaya. Dalam
sesi pembukaan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negera dan Reformasi
Birokrasi (Menpan RB), Yuddi Crisnandi ada pesan kepada para humas agar
melakukan revolusi mental. Bidang ini harus melakukan perubahan besar sebab
fungsinya tak lagi sama seperti jaman dulu, hanya sebatas informasi kepada
media massa saja. Sekarang ada media sosial yang punya pengaruh besar.
Sebesar apa pengaruh media sosial?
Jadi dalam kegiatan Temu Bakohumas itu, ada
sejumlah materi disampaikan pakar-pakar media, termaksud Tim Komunikasi Presiden,
Ary Dwipayana. Dalam paparan para ahli itu, intinya media massa, khususnya
cetak/koran pengaruhnya mulai turun. Sekarang ini media sosial paling berperan.
Jangkauannya luas dan seluruh lapisan masyarakat dapat mengaksesnya. Lihat saja
contoh kasus Ketua DPR, Setya Novanto, infonya ada 50ribu netizen media sosial
mendorong dia untuk melepas jabatannya sebagai pimpinan dewan.
Bagaimana peran humas ke depan menghadapi
tantangan tersebut?
Humas yang ada sekarang itu, dalam perspektif
perubahan mental, harus menjadi komunikator publik. Lalu memperbaiki diri,
mulai dari masing-masing individu pranata humas maupun perubahan mindset
kelembagaan. Ke depannya, humas bukan lagi sebagai penyampai informasi dari
pimpinan instansi, namun juga menyerap aspirasi masyarakat. Lalu
menyampaikannya ke pejabat instansi supaya lahir kebijakan tertentu.
Seperti apa masalah pada humas
kementerian/lembaga atau pemerintah saat ini?
Saya tidak muluk-muluk, di kantor ini saja
(Kemendagri), lingkup kehumasan sedikit sekali diisi oleh orang-orang yang
mempunyai kompetensi dan kemampuan di bidang pranata kehumasan. Atau setidaknya
punya dasar pendidikan komunikasi. Makanya, Kemenkominfo tengah menyeleksi
tenaga kehumasan untuk dapat membantu kinerja humas di setiap kementerian nantinya.
Semoga bisa membantu pranata humas di masing-masing instansi.
Benarkah peran humas sekarang kurang
berjalan?
Begini misalnya, di Kementerian Keuangan
(Kemenkeu), bidang humasnya dinilai sangat berperan. Mereka berhasil memperoleh
berbagai penghargaan. Namun, kurang berhasil mengangkat nama pimpinan.
Sedangkan di Kemendagri sendiri, peran humas saya anggap belum terlalu optimal,
tapi Mendagri Tjahjo Kumolo punya prestasi baik di mata masyarakat. Lihat saja,
ranking pak Mendagri di atas pak Menkeu.
Sekarang Anda terpilih sebagai Kabid
Antarlembaga dan Advokasi Bakohumas, upaya seperti apa untuk membangun
kehumasan pemerintah?
Masa jabatannya saya selama 5 tahun mulai
dari 2015 - 2019. Dalam pengangkatan pengurus baru ini, Menkominfo, Rudiantara
mengatakan, para ketua bidang harus menyusun program yang realistik, terukur
dan terlihat perkembangannya setiap tahun. Harapannya ketua bidang bisa bekerja
sebaik-baiknya. Rencanannya pekan depan saya mau undang rapat, tim saya di
bidang ini ada dari humas BIN, Pertamina, Ombudsman, Kemenkominfo dan
Kementerian Perdagangan. Mudah-mudahan bisa segera konsolidasi susun program.
Gambaran program kerja di bidang ini mau
seperti apa?
Gambaran saya itu, nanti kami akan bicarakan
dengan anggota. Kita sama-sama memikirkan untuk menyusun program. Saya selaku
ketua akan menawarkan konsep bagaimana membuka ruang komunikasi yang efektif.
Misalnya penyampaian inforasi secara pararel. Contoh kalau pemberitaan di
website itu, Kemendagri tak hanya menyampaikan kabar internal saja, tapi
bagaimana kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintahannya.
Alasan untuk mendorong program ini apa?
Supaya hubungan komunikasi antarlembaga bisa
optimal. Jangan sampai terjadi, pengalaman saya menyusun UU, di era 2004 dengan
2014 berbeda sekali. Dulu misalnya, semua kementerian terkait dengan subtansi
UU itu saling mendukung, pada 2014 itu malah tidak, sebab tak ada komunikasi
yang baik.
Jadi bapak siap mengembangkan kehumasan
pemerintah?
Insya Allah, bismillah...saya siap.
Sumber :Puspen Kemendagri
