Banda Aceh - Gubernur Aceh Zaini Abdullah menyatakan
ada tiga sasaran keberhasilan reformasi birokrasi, yakni terwujudnya
pemerintahan bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, meningkatnya
kualitas pelayanan publik dan membaiknya kapasitas serta akuntabilitas kinerja
birokrasi.
"Salah satu indikator keberhasilan itu
seperti nilai zona integritas, nilai efisiensi pemerintahan, indeks persepsi
korupsi dan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," kata Zaini dalam pidato
tertulis dibacakan Kepala Biro Humas Setda Aceh, H M Ali Al Fata di Banda Aceh,
Kamis.
Dalam pembukaan Rapat Koordinasi Teknis
Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota se-Aceh itu, Zaini
mengatakan untuk mencapai tiga sasaran tersebut ada delapan area yang menjadi
fokus program tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81
Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025.
Kedelapan area focus itu adalah reformasi di
bidang organisasi untuk membangun organisasi yang efektif dan efisien, kedua
reformasi di bidang Tatalaksana agar terbangun prosedur kerja yang jelas dan
terukur.
Ketiga reformasi di bidang sumber daya
manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, profesional, berkinerja
tinggi dan sejahtera, keempat reformasi bidang regulasi demi terciptanya
regulasi yang tertib dan tidak tumpang tindih.
Kelima perlunya peningkatan pengawasan bagi
semua penyelenggaraan pemerintahan, keenam adanya peningkatan akuntabilitas,
kapasitas dan kinerja birokrasi, ketujuh hadirnya pelayanan publik yang prima
sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, serta kedelapan adalah terbangunnya
budaya kerja aparatur yang berintegritas dan berkinerja tinggi.
"Acuan dan visi yang jelas juga akan
mendukung program reformasi birokrasi berjalan dengan baik," katanya.
Ia mengingatkan terhadap beberapa sektor yang
perlu mendapat perhatian seluruh pemerintah kabupaten/kota di provinsi itu di
antaranya pendidikan, kesehatan, pelayanan kependudukan, penataan proses
perizinan dan investasi, manajemen data dan informasi serta pengelolaan
pengaduan masyarakat.
"Saya berharap agar beberapa sektor
tersebut dapat dikaji, dievaluasi dan ditingkatkan agar birokrasi di Aceh dapat
tertata dengan rapi sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan dan
memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," kata Zaini.
Rakornis tersebut menghadirkan pembicara
nasional yakni Ronald Andrea Annas Asisten Departemen Bidang Evaluasi Reformasi
Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN & RB) Republik Indonesia.
Sumber :antaranews.com
