RODERICK
ADRIAN MOZES Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan
Maharani dalam sesi wawancara di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (31/10/2014).
KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES
JAKARTA, Direktur Eksekutif Indobarometer M
Qodari menganggap wajar jika Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)
Puan Maharani "selamat" dari reshuffle yang dilakukan Presiden Joko
Widodo. Pada Rabu (12/8/2015), Presiden Jokowi melantik lima menteri dan
sekretaris kabinet. Tiga dari lima menteri yang dicopotnya adalah menteri
koordinator.
"Sejak
awal saya sudah sering mengatakan, Menko PMK yang justru aman dari isu
reshuffle, di antara menko lainnya. Wajar Puan tidak kena reshuffle," kata
Qodari saat dihubungi, Rabu petang.
Menurut
Qodari, ada dua hal yang menjadi konsentrasi utama bagi Jokowi dalam melakukan
reshuffle. Pertama, soal pencapaian target kerja para menteri. Kedua, soal
kemampuan komunikasi dan koordinasi dari para menteri.
Qodari
menilai, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menko Polhukam Tedjo Edhy
Purdijanto, dan Menko Maritim Indroyono Soesilo mempunyai kelemahan pada dua
hal tersebut. Hal itu dapat dilihat dari kondisi ekonomi Indonesia yang terus
menurun dengan melemahnya nilai tukar rupiah serta naiknya harga kebutuhan
pokok. Kondisi politik, hukum, dan keamanan juga tidak stabil dengan dualisme
parpol, kekisruhan KPK-Polri, hingga insiden di Tolikara.
"Praktis,
program kerja kabinet yang paling jalan adalah di bawah Kemenko PMK," ujar
Qodari
SUMBER:
KOMPAS.com
