JAKARTA - Mantan Kepala PPATK
Yunus Husein membuka borok Komjen Pol Budi Gunawan, yang oleh Presiden Joko
Widodo ditunjuk sebagai Kapolri pengganti Jenderal Sutarman.
Saat dihubungi semalam, Yunus mengatakan bahwa
semangat pemberantasan korupsi yang sudah melekat pada pemilihan eselon I dan
II seharusnya bisa digunakan juga untuk memilih Kapolri.
Apalagi, jelas dia, Budi pernah diusulkan menjadi
menteri, namun gagal. ”Calon Kapolri sekarang (Budi) pernah diusulkan menjadi
menteri. Tapi, waktu pengecekan info di PPATK dan KPK, yang bersangkutan
mendapat rapor merah atau tidak lulus,” ungkapnya.
Yunus menegaskan tetap menghormati hak prerogatif
presiden untuk mengangkat jaksa agung dan Kapolri. Tapi, Jokowi diharapkan
tidak melupakan Nawa Cita, sebutan untuk program-program yang dicanangkannya.
Seperti diketahui, mantan gubernur DKI Jakarta
itu berjanji mengangkat pejabat yang berintegritas baik. Nah, untuk mengetahui
integritas tersebut, tidak bisa Jokowi seorang diri yang memutuskan.
”Bisa meminta info dari masyarakat, KPK, PPATK,
Ditjen Pajak, Komnas HAM, dan lainnya,” imbuh dia.
Yunus berharap Jokowi tidak mengulangi langkah
saat memilih Jaksa Agung M. Prasetyo yang tidak melibatkan unsur-unsur
tersebut. Kalau cara itu kembali dilakukan, bisa dipastikan kepercayaan
masyarakat kepada presiden, pemerintah, dan Polri akan tereduksi.
Menurut Yunus, rugi pemerintah dan Polri kalau
tidak memenangkan dukungan masyarakat. Tugas yang dijalankan korps Bhayangkara
dipastikan tidak berjalan dengan baik. Dia menyarankan Jokowi mempertimbangkan
matang-matang langkahnya.
”Tidak tunduk pada tekanan politisi dan
pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi atau golongan,” tandasnya. (aph/bay/dim/idr/dyn/c9/end)
