BANDUNG--Penghapusan dana
Bantuan Operasional (BOS) daerah yang merupakan hasil evaluasi dari Kemendagri
dikhawatirkan bisa mengancam kualitas pendidikan.
Oleh karena itu, DPRD Jawa
Barat meminta pemerintah pusat untuk mengkaji ulang kebijakan penghapusan BOS
daerah tersebut.
"Saya khawatir, karena
yang saya perhatikan ini bisa darurat pendidikan,'' ujar Wakil Ketua DPRD
Jabar, Yomanius Untung, Senin (12/1).
Ia menilai, penghapusan BOS
daerah bisa mengancam kualitas pendidikan karena BOS dimanfaatkan untuk
kepentingan honorarium guru swasta. Alokasi dana BOS daerah yang dicoret
mencapai Rp 1,186 triliun.
“Jumlah guru honorer di Jabar
itu, bukan hanya ribuan. Saat ini, guru honorer Madrasah Aliyah, SMA, SMK non
swasta saja jumlahnya mencapai 48.000 orang. 'Itu yang terancam karena
mereka mengandalkan bos daerah," katanya.
Dikatakan Untung, penggunaan BOS daerah untuk guru honorer sendiri cukup besar.
Bahkan, jumlahnya bisa mencapai hingga Rp 300 miliar.
Memang, kata dia, BOS hanya
ada dari pemerintah pusat. Tetapi, besarannya dinilai tidak akan
mencukupi mengatasi honorarium semua guru honorer. Terutama, guru honorer untuk
tingkat SMA swasta. Kenaikannya, sangat kecil dan hanya mencapai sekitar 20
persen dari anggaran BOS APBN.
Sementara untuk tingkat SD Dan
SMP kenaikannya cukup besar dan mencapai sekitar 40 persen. ''Yang paling
berpengaruh SMA, SMK, Aliyah, karena kenaikan bosnya kecil dari Rp 1 juta
menjadi Rp 1,2 juta," katanya.
Oleh karena itu, kata dia,
harus ada solusi agar orang tua siswa tidak menanggung beban lebih tinggi. Ia
pun mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut
SUMBER: REPUBLIKA.CO.ID
